Jimly Kritik MA Umumkan Putusan PK Antasari Tanpa Pertimbangan Hukum
Selasa, 14/02/2012 13:59 WIB
Mantan Ketua MK Jimly Asshiddiqie mengritik MA yang mengumumkan putusan PK Antasari Azhar tanpa disertai alasan. Sebab hal ini akan membuka peluang manipulasi isi putusan.
"Ini sampai sekarang memberi ruang besar untuk memanipulasi terjadinya perubahan di luar keharusannya. Jadi sebaiknya kebiasaan buruk seperti itu dihentikan. Setiap kali mau bacakan putusan, harus lengkap dan sudah diketik ditandatangani dan langsung dibagikan saat itu juga," kata Jimly kepada wartawan, Selasa (14/2/2012).Menurut Guru Besar Hukum Universitas Indonesia (UI) ini, kebiasaan dalam pembacaan putusan tanpa diikuti dengan pertimbangan hukum harus dihentikan. Harusnya usai dibacakan, maka langsung disertai pemberian putusan kepada para pihak yang berperkara.
"Ini kebiasan buruk di pengadilan yang harus dihentikan," pinta Jimly.
Kebiasaan buruk ini lalu dipangkas oleh MK yang dia bidani kelahirannya. Seharusnya MA sebagai peradilan yang besar dapat menerapkan sistem seperti MK yaitu setiap pembacaan putusan dalam sidang terbuka untuk umum benar-benar transparan.
"Naskah putusan harus dibagikan pada perserta sidang, itu harusnya sejak tahun 2004 sejak dimulai di MK, lengkap dengan lampirannya itu, langsung dibagi kepada para pihak itu harusnya dijadikan contoh keputusan yang profesional transparan dan bisa dipertanggungjawabkan," papar mantan anggota Dewan Pertimbangan Presiden ini.
Seperti diketahui, Senin (12/2) kemarin hakim agung MA Suhadi mengumumkan putusan PK Antasari. Pengumuman tersebut hanya berisi 'permohonan ditolak'. Suhadi beralasan proses pengetikan putusan masih berlangsung. "Dalam minggu ini, tunggu saja di website MA," kata Suhadi.
Dari Awal KY Sudah Duga MA Bakal Tolak PK Antasari
Senin, 13/02/2012 18:13 WIB
"Itu sudah diduga sebelumnya, tetapi kita hormati putusan itu," kata Wakil Ketua KY, Imam Anshari Saleh, saat dihubungi wartawan, Selasa (13/2/2012).
Imam juga mengungkapkan kekecewaannya atas sikap MA yang membatalkan sepihak SKB Ketua MA dan Ketua KY tertanggal 8 April 2009 Tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. MA menghapus 8 butir kode etik hakim.
"Kecewa, walaupun itu kewenangan mereka. Itu SKB kan dibuat bersama tetapi dibatalkan sepihak tanpa mendengarkan keterangan saksi ahli dan pihak terkait," jelasnya.
Imam juga enggan mengartikan sikap MA sebagai sebuah tindakan kediktatoran. "Mudah-mudahan itu bukan suka-suka hakim," kata Imam.
KY berharap MA dapat segera memberikan keterangan lengkap tentang alasan pembatalan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. Perlu diketahui, dalam rapat pleno KY pada 9 Agustus 2011, diputuskan hakim yang menangani perkara mantan Ketua KPK Antasari Azhar melanggar kode etik dan pedoman perilaku hakim.
Hakim, menurut KY, terbukti melanggar prinsip profesionalitas karena mengabaikan sejumlah barang bukti penting di hadapan pengadilan.
"Antara MA dan KY beda dan kita berharap keterangan keputusan ini segera mungkin," terangnya.
Pimpinan KY ini juga tidak ingin berburuk sangka adanya unsur politik yang terlibat dalam penolakan PK Antazari Azhar dan pembatalan sepihak SKB Ketua MA dan Ketua KY Tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. "saya belum dengar, mudah-mudahan murni jalan hukum," ucapnya.
Seperti diketahui, Mahkamah Agung (MA) menolak upaya hukum luar biasa Peninjauan Kembali (PK) Antasari Azhar. Alhasil, Antasari yang juga mantan Ketua KPK ini tetap dijatuhi 18 tahun penjara karena menjadi otak pembunuhan berencana Nasrudin Zulkarnaen yang dipicu cinta segitiga dengan Rani Juliani.
Inilah Tahapan Pemilu Legislatif 2014
Kamis, 09/02/2012 18:57 WIB
Jakarta Hari-H pemungutan suara Pemilu Legislatif 2014 disepakati diselenggarakan pada 9 April 2014. Tahap persiapan pelaksanaannya dimulai 20 bulan sebelumnya atau Agustus 2012.
Berikut tahapan pemilu legislatif 2014 yang disepakati Pansus UU Pemilu sebagaimana disampaikan Wakil Ketua Pansus UU Pemilu, Arwani Thomafi, kepada detikcom, Kamis (9/2/2012).
1. Pendaftaran, verifikasi, dan penetapan Parpol peserta Pemilu dilakukan dimulai sekurang-kurangnya 20 bulan sebelum hari pemungutan suara selama 5 bulan (Agustus – Desember 2012)
2. Proses penyediaan data kependudukan dilakukan sekurang-kurangnya 16 bulan sebelum hari pemungutan suara (sekitar bulan Desember 2012)
3. Pemerintah dan KPU melakukan sinkronisasi data pemilih selama 2 bulan.
4. Penyerahan data potensial pemilih dari Pemerintah kepada KPU dilakukan sekurang-kurangnya 14 bulan sebelum hari pemungutan suara dan dilanjutkan proses pemutakhiran data pemilih yang dilakukan selama 8 bulan.
5. KPU melakukan penetapan daerah pemilihan untuk DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dilakukan sekurang-kurangnya 16 bulan sebelum hari pemungutan suara selama 3 bulan (Desember 2012 – Februari 2013)
6. Proses pencalonan disepakati dilakukan selama 5 bulan (Mei–September 2012)
7. Pelaksanaan tahapan kampanye dilakukan sejak 3 hari ditetapkannya partai politik peserta pemilu hingga 1 hari sebelum masa tenang dengan durasi selama 15 bulan (Januari 2013 – April 2014)
8. Pengadaan dan pendistribusian logistik dilakukan selama 6 bulan dimulai sejak bulan Oktober 2013 – Maret 2014 atau pasca penetapan daftar calon tetap.
9. Pelaksanaan tahapan pemungutan suara, penghitungan suara, dan rekapitulasi suara dilakukan selama 1 bulan sejak hari pemungutan suara (sejak tingkat TPS hingga KPU).
10. Penetapan hasil pemilu, penghitungan kursi dan penetapan calon terpilih dilakukan selama 5 bulan (Mei – September 2014).
11. Pelaksanaan tahapan pengucapan sumpah/janji calon terpilih dilakukan secara berjenjang untuk tiap tingkatan (DPRD Kabupaten/Kota, DPRD Provinsi, dan DPR RI) dimulai sejak Juli hingga Oktober 2014.
"Terhadap semua timeframe tahapan penyelenggaraan Pemilu perlu di-breakdown ke dalam pelaksanaan kegiatan dalam setiap tahapannya," kata Arwani membacakan catatan kaki.
(van/lh)
Imam juga mengungkapkan kekecewaannya atas sikap MA yang membatalkan sepihak SKB Ketua MA dan Ketua KY tertanggal 8 April 2009 Tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. MA menghapus 8 butir kode etik hakim.
"Kecewa, walaupun itu kewenangan mereka. Itu SKB kan dibuat bersama tetapi dibatalkan sepihak tanpa mendengarkan keterangan saksi ahli dan pihak terkait," jelasnya.
Imam juga enggan mengartikan sikap MA sebagai sebuah tindakan kediktatoran. "Mudah-mudahan itu bukan suka-suka hakim," kata Imam.
KY berharap MA dapat segera memberikan keterangan lengkap tentang alasan pembatalan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. Perlu diketahui, dalam rapat pleno KY pada 9 Agustus 2011, diputuskan hakim yang menangani perkara mantan Ketua KPK Antasari Azhar melanggar kode etik dan pedoman perilaku hakim.
Hakim, menurut KY, terbukti melanggar prinsip profesionalitas karena mengabaikan sejumlah barang bukti penting di hadapan pengadilan.
"Antara MA dan KY beda dan kita berharap keterangan keputusan ini segera mungkin," terangnya.
Pimpinan KY ini juga tidak ingin berburuk sangka adanya unsur politik yang terlibat dalam penolakan PK Antazari Azhar dan pembatalan sepihak SKB Ketua MA dan Ketua KY Tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. "saya belum dengar, mudah-mudahan murni jalan hukum," ucapnya.
Seperti diketahui, Mahkamah Agung (MA) menolak upaya hukum luar biasa Peninjauan Kembali (PK) Antasari Azhar. Alhasil, Antasari yang juga mantan Ketua KPK ini tetap dijatuhi 18 tahun penjara karena menjadi otak pembunuhan berencana Nasrudin Zulkarnaen yang dipicu cinta segitiga dengan Rani Juliani.
Inilah Tahapan Pemilu Legislatif 2014
Kamis, 09/02/2012 18:57 WIB
Jakarta Hari-H pemungutan suara Pemilu Legislatif 2014 disepakati diselenggarakan pada 9 April 2014. Tahap persiapan pelaksanaannya dimulai 20 bulan sebelumnya atau Agustus 2012.
Berikut tahapan pemilu legislatif 2014 yang disepakati Pansus UU Pemilu sebagaimana disampaikan Wakil Ketua Pansus UU Pemilu, Arwani Thomafi, kepada detikcom, Kamis (9/2/2012).
1. Pendaftaran, verifikasi, dan penetapan Parpol peserta Pemilu dilakukan dimulai sekurang-kurangnya 20 bulan sebelum hari pemungutan suara selama 5 bulan (Agustus – Desember 2012)
2. Proses penyediaan data kependudukan dilakukan sekurang-kurangnya 16 bulan sebelum hari pemungutan suara (sekitar bulan Desember 2012)
3. Pemerintah dan KPU melakukan sinkronisasi data pemilih selama 2 bulan.
4. Penyerahan data potensial pemilih dari Pemerintah kepada KPU dilakukan sekurang-kurangnya 14 bulan sebelum hari pemungutan suara dan dilanjutkan proses pemutakhiran data pemilih yang dilakukan selama 8 bulan.
5. KPU melakukan penetapan daerah pemilihan untuk DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dilakukan sekurang-kurangnya 16 bulan sebelum hari pemungutan suara selama 3 bulan (Desember 2012 – Februari 2013)
6. Proses pencalonan disepakati dilakukan selama 5 bulan (Mei–September 2012)
7. Pelaksanaan tahapan kampanye dilakukan sejak 3 hari ditetapkannya partai politik peserta pemilu hingga 1 hari sebelum masa tenang dengan durasi selama 15 bulan (Januari 2013 – April 2014)
8. Pengadaan dan pendistribusian logistik dilakukan selama 6 bulan dimulai sejak bulan Oktober 2013 – Maret 2014 atau pasca penetapan daftar calon tetap.
9. Pelaksanaan tahapan pemungutan suara, penghitungan suara, dan rekapitulasi suara dilakukan selama 1 bulan sejak hari pemungutan suara (sejak tingkat TPS hingga KPU).
10. Penetapan hasil pemilu, penghitungan kursi dan penetapan calon terpilih dilakukan selama 5 bulan (Mei – September 2014).
11. Pelaksanaan tahapan pengucapan sumpah/janji calon terpilih dilakukan secara berjenjang untuk tiap tingkatan (DPRD Kabupaten/Kota, DPRD Provinsi, dan DPR RI) dimulai sejak Juli hingga Oktober 2014.
"Terhadap semua timeframe tahapan penyelenggaraan Pemilu perlu di-breakdown ke dalam pelaksanaan kegiatan dalam setiap tahapannya," kata Arwani membacakan catatan kaki.
(van/lh)
Berikut tahapan pemilu legislatif 2014 yang disepakati Pansus UU Pemilu sebagaimana disampaikan Wakil Ketua Pansus UU Pemilu, Arwani Thomafi, kepada detikcom, Kamis (9/2/2012).
1. Pendaftaran, verifikasi, dan penetapan Parpol peserta Pemilu dilakukan dimulai sekurang-kurangnya 20 bulan sebelum hari pemungutan suara selama 5 bulan (Agustus – Desember 2012)
2. Proses penyediaan data kependudukan dilakukan sekurang-kurangnya 16 bulan sebelum hari pemungutan suara (sekitar bulan Desember 2012)
3. Pemerintah dan KPU melakukan sinkronisasi data pemilih selama 2 bulan.
4. Penyerahan data potensial pemilih dari Pemerintah kepada KPU dilakukan sekurang-kurangnya 14 bulan sebelum hari pemungutan suara dan dilanjutkan proses pemutakhiran data pemilih yang dilakukan selama 8 bulan.
5. KPU melakukan penetapan daerah pemilihan untuk DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dilakukan sekurang-kurangnya 16 bulan sebelum hari pemungutan suara selama 3 bulan (Desember 2012 – Februari 2013)
6. Proses pencalonan disepakati dilakukan selama 5 bulan (Mei–September 2012)
7. Pelaksanaan tahapan kampanye dilakukan sejak 3 hari ditetapkannya partai politik peserta pemilu hingga 1 hari sebelum masa tenang dengan durasi selama 15 bulan (Januari 2013 – April 2014)
8. Pengadaan dan pendistribusian logistik dilakukan selama 6 bulan dimulai sejak bulan Oktober 2013 – Maret 2014 atau pasca penetapan daftar calon tetap.
9. Pelaksanaan tahapan pemungutan suara, penghitungan suara, dan rekapitulasi suara dilakukan selama 1 bulan sejak hari pemungutan suara (sejak tingkat TPS hingga KPU).
10. Penetapan hasil pemilu, penghitungan kursi dan penetapan calon terpilih dilakukan selama 5 bulan (Mei – September 2014).
11. Pelaksanaan tahapan pengucapan sumpah/janji calon terpilih dilakukan secara berjenjang untuk tiap tingkatan (DPRD Kabupaten/Kota, DPRD Provinsi, dan DPR RI) dimulai sejak Juli hingga Oktober 2014.
"Terhadap semua timeframe tahapan penyelenggaraan Pemilu perlu di-breakdown ke dalam pelaksanaan kegiatan dalam setiap tahapannya," kata Arwani membacakan catatan kaki.
(van/lh)

Like this yohh...
BalasHapus